News & Publication RUU PKS: Keadilan dan Harapan Para Penyintas Kekerasan Seksual

RUU PKS: Keadilan dan Harapan Para Penyintas Kekerasan Seksual

Posted By Sandya Institute On Tuesday, 25 August 2020

Oleh: Cathryna Gabrielle Djoeng, Research Volunteer Sandya Institute

Ditengah protes kalangan masyarakat atas keputusan DPR untuk mengeluarkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) dari 50 daftar Prioritas Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2020, tingkat kekerasan, khususnya terhadap perempuan yang terjadi selama pandemi Covid-19 meningkat hingga 75 persen dengan total kasus sebanyak 14.719 yang meliputi 5.548 kasus kekerasan fisik, 2.123 kasus kekerasan psikis, 4.898 kasus kekerasan seksual, 1.528 kasus kekerasan ekonomi, dan 610 kasus buruh migran dan trafficking.[1] Melihat banyaknya jumlah kasus di atas, sangat masuk akal apabila masyarakat menuntut agar RUU PKS ini disahkan oleh para anggota legislatif guna memberikan perlindungan penuh terhadap para korban, menindak serius para pelaku serta mencegah agar kekerasan seksual tidak terulang lagi.

Substansi RUU PKS sendiri sangat progresif sebab RUU PKS mengambil sudut pandang korban atau “Victim-Oriented” dimana RUU ini berusaha menjangkau, merespon, dan memperlakukan korban kekerasan seksual menurut standar hak asasi manusia yang berlaku oleh karena penanganan kasus kekerasan seksual di Indonesia sendiri masih jauh dari kata ideal. KUHP sendiri hanya mengatur mengenai tindak pidana pemerkosaan dan pencabulan, belum efektifnya UU No. 23 Tahun 2004 yang mengatur pemerkosaan dalam rumah tangga (marital rape) dan kekerasan seksual dalam ruang lingkup keluarga, masih terjadinya korban pemerkosaan yang menikahi pelakunya (marry your rapist law),[2] sulitnya mempidanakan kasus kekerasan seksual di ranah publik seperti lingkungan kerja,[3] pendidikan,[4] serta lambatnya proses penegakan hukum dan minimnya perlindungan terhadap korban.[5] Berangkat dari masalah-masalah di atas, RUU PKS berusaha memperbaiki dan memajukan sistem hukum di Indonesia khususnya mengenai masalah kekerasan seksual.

RUU PKS yang mendefinisikan Kekerasan Seksual sebagai “Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, dan/atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, dan/atau fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang, yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau relasi gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik” pada dasarnya bertumpu pada prinsip martabat manusia (Human Dignity), otonomi individu (Autonomy) dan kehendak bebas (Self Determination) dimana ketiga konsep tersebut berhubungan satu sama lain.

Martabat manusia merupakan fondasi dasar dari HAM[6] oleh karena nilai intrinsik manusia yang tidak dapat dihilangkan dalam kondisi apapun.[7] Sebagai bentuk penghormatan atas martabat manusia, individu memiliki kebebasan untuk menjalankan kehidupan atau menentukan pilihan yang ia inginkan atas dasar kehendak bebas mereka.[8] Lebih lanjut, dijelaskan bahwa otonomi individu memiliki syarat yang harus dipenuhi seperti alasan (kemampuan untuk membuat keputusan), independen (tidak ada paksaan, manipulasi, dan ancaman), dan pilihan (ketersediaan opsi lain).[9] Sehingga otonomi individu merupakan kebebasan yang tidak dapat dibatasi oleh siapapun terutama dalam hal yang berkaitan erat dengan keputusan yang sangat personal.[10] Apabila prinsip-prinsip di atas diterapkan pada kasus kekerasan seksual maka kunci utama untuk menentukan apakah perbuatan seseorang termasuk kekerasan seksual atau bukan yaitu berpusat pada adanya persetujuan (consent) secara sukarela (voluntary) yang diberikan sebagai bentuk kehendak bebas individu.[11] The International Criminal Court (ICC) menambahkan bahwa agar makna persetujuan tetap konsisten dengan hukum hak asasi internasional maka persetujuan diinterpretasikan sebagai persetujuan bebas, terbebas dari paksaan, ancaman, diskriminasi dan kekerasan.[12] Oleh karena persetujuan harus diberikan secara bebas, sukarela dan sifatnya seiring berjalannya waktu, maka persetujuan dapat ditarik kembali kapanpun oleh individu.[13]

Dengan kata lain, RUU PKS berusaha untuk menambah komponen kekerasan seksual yang belum dirumuskan dalam KUHP dengan menggunakan konsep persetujuan. Ini dilakukan agar aparat penegak hukum maupun pengadilan dapat menganalisis kasus kekerasan seksual secara teliti sehingga penanganan kasus berjalan dengan seimbang, serius memperhatikan penderitaan para korban. Lebih lanjut, Amnesty International mendalami konsep persetujuan dengan menggunakan prinsip dari Rule 70 of Procedure and Evidence of the International Criminal Court dimana (1) persetujuan tidak dapat disimpulkan berdasarkan perkataan atau perbuatan korban yang mana diakibatkan oleh adanya pemaksaan, ancaman, kekerasan sehingga mempengaruhi kemampuan korban untuk memberikan persetujuan secara sukarela dan sebenar-benarnya, (2) persetujuan tidak dapat disimpulkan berdasarkan perkataan atau perbuatan korban dimana korban tidak mampu memberikan persetujuan sebenar-benarnya, (3) persetujuan tidak dapat disimpulkan dengan alasan korban tidak melakukan perlawanan maupun berada dalam kondisi diam, dan (4) kredibilitas, karakter atau predisposisi terhadap seksualitas korban atau saksi tidak dapat disimpulkan berdasarkan alasan perbuatan sebelum atau sesudahnya korban atau saksi bersifat seksual.[14] Organisasi RAINN (Rape, Abuse & Incest National Network) menambahkan bahwa untuk menentukan kapasitas individu dalam memberikan persetujuan untuk melakukan hubungan seksual harus melihat berbagai macam faktor mulai dari batas usia legal, adanya gangguan perkembangan mental, dalam keadaan mabuk, adanya keterbatasan fisik, hubungan korban dengan pelaku, dalam keadaan tidak sadar, pingsan, atau tidur, dan merupakan kelompok orang dewasa yang rentan.[15] Sehingga kesimpulan atas perbuatan melakukan hubungan seksual atau kegiatan lain tanpa adanya persetujuan sukarela dan sebenar-benarnya korban merupakan bentuk kekerasan seksual yang melanggar martabat manusia dan sexual autonomy korban.[16]

Kemudian, frasa “...karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau relasi gender…” dalam rumusan definisi kekerasan seksual dapat merujuk pada tulisan Michal Buchhandler-Raphael mengenai the Sexual Abuse of Power Model di mana penulis berargumen bahwa pemerkosaan perlu didefinisikan sebagai tindakan penyalahgunaan kekuasaan dan eksploitasi terhadap dominasi dan kontrol agar respon laporan dan ancaman para korban lebih responsif serta tepat sasaran dalam menindak para pelakunya.[17] The Sexual Abuse of Power Model menempatkan komponen ketimpangan kekuasaan atau jabatan dan bentuk kekerasan atau eksploitasi untuk menjelaskan bahwa kekerasan seksual terjadi akibat pelaku mengeksploitasi kekuatan, kekuasaan, kepercayaan dan ketergantungan, untuk mempengaruhi dan mendominasi sehingga korban patuh atau tunduk terhadap pelaku untuk melakukan hubungan seksual diluar kehendak bebas korban.[18] Hal ini tercermin dalam kasus kekerasan seksual dalam lingkungan professional, pendidikan, serta institusi-institusi lainnya dimana kekerasan terjadi ketika pelaku berada dalam posisi berkuasa atau memiliki jabatan tinggi yang kemudian dimanfaatkan untuk mengancam bawahannya melalui intimidasi dan ancaman yang merugikan karir dan ekonomi korban seperti ancaman pemecatan.[19] Singkatnya, persetujuan yang diperoleh dari hasil eksploitasi ketimpangan kekuasaan dan pemanfaatan kepercayaan serta ketergantungan korban terhadap pelaku tidak dapat menjustifikasikan tindak kekerasan seksual dan dapat dikenakan pidana.[20]

           Melalui pemaknaan kekerasan seksual yang berlandaskan perspektif HAM diharapkan dapat menghilangkan prasangka buruk, kesalahpahaman, serta perlakuan diskriminatif terhadap para korban dalam proses penegakan hukum sebab banyak faktor seperti profesi, status kewarganegaraan, disabilitas, dan lain-lain yang pada akhirnya menjadi alasan bagi para korban untuk enggan melaporkan kekerasan seksual ke pihak berwajib sehingga upaya untuk menghapuskan kekerasan seksual tidak berjalan efektif.[21] Bahkan mendefinisikan kekerasan seksual melalui perspektif moralitas justru bertolak belakang dengan tujuan penghapusan kekerasan seksual contohnya rumusan KUHP Pasal 289 “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan,...” Rumusan ini dapat menyudutkan korban sebagai pihak yang bertanggung jawab sebab kekerasan seksual terjadi dikarenakan korban gagal melindungi kehormatannya dari para pelaku. Hal ini dapat digambarkan melalui kasus kekerasan seksual yang disebut-sebut terjadi karena pakaian yang korban kenakan terlalu terbuka dan mengundang hawa nafsu.[22] Menurut Laporan The 2017 Equality Now, penggunaan “kehormatan” atau “moralitas” dalam merumuskan kekerasan seksual berakibat pada resiko penolakan laporan korban, terbentuknya hirarki didasari oleh “nilai” para korban, menciptakan lingkungan yang mendukung kontrol terhadap tubuh dan hidup perempuan, menciptakan lingkungan yang mempermudah pembebasan pelaku kekerasan seksual dan budaya menyalahkan korban, serta membebankan perempuan sebagai “moralitas” masyarakat.[23]

RUU PKS menyadari bahwa siapapun berpotensi menjadi korban kekerasan seksual terlepas dari jenis kelamin oleh karena itu RUU tersebut dirancang berdasarkan konsep gender neutral agar para korban baik itu perempuan maupun laki-laki memiliki kesempatan dan perlakuan yang sama terhadap akses penegakan hukum serta memperoleh perlindungan dan pemulihan hak yang setara[24] dikarenakan stereotip dan prasangka buruk masyarakat seperti menyalahkan, mempermalukan, mengucilan, hingga mempersekusi korban yang akhirnya menyebabkan korban memilih untuk tidak melaporkan kasus kekerasan seksual. [25] Untuk menghilangkan hambatan dalam penanganan kasus kekerasan seksual, RUU PKS mengatur proses penanganan perkara dalam Pasal 43 yang mana penyidik, penuntut umum, dan hakim harus memenuhi syarat antara lain (a) memiliki pengetahuan dan keahlian tentang Penanganan Korban yang berperspektif Hak Asasi Manusia dan gender; dan (b) telah mengikuti pelatihan terkait Penanganan perkara Kekerasan Seksual. Kemudian diatur pula larangan terhadap penyidik, penuntut umum, dan hakim untuk tidak menunjukan sikap yang merendahkan atau menyalahkan korban, menggunakan latar belakang seksualitas korban untuk tidak melanjutkan penyidikan, membebankan pencarian alat bukti kepada korban, dan menginformasikan identitas korban ke media massa.

Kekerasan seksual merupakan kejahatan serius. Bahkan pemerkosaan dikategorikan sebagai bentuk penyiksaan[26] yang mengakibatkan penderitaan bagi para korban sebab dampak buruk dari kekerasan seksual tidak hanya besar tetapi juga berlangsung dalam jangka waktu yang lama. Secara fisik, korban mengalami kerusakan organ reproduksi, infeksi penyakit menular seksual, dan infertilitas. Secara psikis, korban mengalami depresi, post traumatic stress, dan keinginan untuk melakukan bunuh diri.[27] RUU PKS berkomitmen untuk memberikan dukungan terhadap pemulihan korban melalui Pasal 26 yang mengatur hak korban untuk mendapatkan pemulihan baik dari sisi fisik, psikologis, ekonomi, sosial dan budaya serta ganti kerugian. Proses pemulihan ini bahkan diberikan sebelum dan selama proses peradilan berjalan sebagaimana diatur dalam Pasal 28. Disamping itu, RUU PKS juga memberikan hak korban atas perlindungan seperti perlindungan atas kerahasiaan identitas, perlindungan dari ancaman atau kekerasan pelaku, dan perlindungan lainnya.

Pengesahan RUU PKS ini sangat penting sebab tidak hanya mempermudah korban untuk mencari keadilan, tetapi juga berusaha mengubah nilai dan pandangan negatif masyarakat terhadap korban kekerasan seksual bahwa meskipun korban terikat dalam perkawinan, komunitas, keluarga, dan institusi lainnya, pada dasarnya korban tetaplah individu yang memiliki kehendak bebas dan hak asasi yang wajib dihormati, dipenuhi serta dilindungi. Upaya penghapusan kekerasan seksual ini tidak hanya ditekankan pada lingkungan peradilan saja, masyarakat turut andil dalam menghilangkan budaya kekerasan seksual sebagaimana Pasal 52 menyatakan “Setiap orang yang mengetahui, melihat, dan/atau menyaksikan peristiwa yang merupakan tindak pidana Kekerasan Seksual wajib melaporkan kepada PPT atau kepolisian.” Sehingga sudah saatnya seluruh kalangan masyarakat memprioritaskan penderitaan dan kepentingan para korban, menghilangkan hambatan-hambatan para korban kekerasan seksual untuk memperoleh keadilan dengan pengesahaan RUU PKS. Hal ini juga demi melindungi generasi muda lainnya agar tidak menjadi korban kekerasan seksual di masa depan.



[1] Tim CNN Indonesia, Gugus Tugas Sebut Kekerasan Perempuan Meningkat Sejak Pandemi, CNN Indonesia.com, Accessed 1st August 2020, https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20200710174435-284-523357/gugus-tugas-sebut-kekerasan-perempuan-meningkat-sejak-pandemi

[2] The Jakarta Post, Girl Allegedly Raped By Cousin Raped Again By Father in Law After Giving Birth, thejakartapost.com, Accessed 20th August 2020, https://www.thejakartapost.com/news/2020/06/29/girl-allegedly-raped-by-cousin-raped-again-by-father-in-law-after-giving-birth.html

[3] Jumisih & Andi Cipta Asmawaty, Kekerasan Seksual dan Perempuan Pekerja, insideindonesia.org, Accessed 20th August 2020, https://www.insideindonesia.org/kekerasan-seksual-dan-perempuan-pekerja

[4] Meila Nur Fajriah, Kekerasan Seksual Dalam Instituti Pendidikan, LBH Yogyakarta, Accessed 20th August 2020, https://lbhyogyakarta.org/2020/03/08/kekerasan-terhadap-perempuan-dalam-institusi-pendidikan/,

[5] Moch. Fiqih Prawira Adjie, Rape Survivor Shares Story on Social Media After Police Investigation Stalls, thejakartapost.com, Accessed 20th August 2020, https://www.thejakartapost.com/news/2020/08/09/rape-survivor-shares-story-on-social-media-after-police-investigation-stalls.html

[6] Luís Roberto Barroso, Here, There, and Everywhere: Human Dignity in Contemporary Law and In The Transnational Discourse, Boston College International Comparative Law Review Vol. 35:331, 2012, p. 356. This is the first role of a principle like human dignity: to be a source of rights - and, consequently, duties - including non-enumerated rights that are recognized as part of a mature democratic society.

[7] Ibid. p. 363. Because it has the intrinsic value of every person at its core, human dignity is in the first place, an objective value that does not depend on any event or experience, and thus need not be granted and cannot be lost, even in the face of the most reprehensible behaviour.

[8] Ibid. p. 368, Autonomy is the ethical element of human dignity. It is the foundation of the free will of individuals, which entitles them to pursue the ideals of living well and having a good life in their own ways. The central notion is that of self-determination: An autonomous person established the rules that will govern his or her life...

[9] Ibid. Autonomy requires the fulfillment of certain conditions, such as reason (the mental capacity to make informed decisions), independence (the absence of coercion, manipulation, and severe want), and choice (the actual existence of alternatives).

[10] Ibid. Autonomy, however, is the part of freedom that cannot be suppressed by state or social interference, involving basic personal decisions, such as choice related to religion, personal relationships, and political beliefs.

[11] Amnesty International, Rape And Sexual Violence: Human Rights Law And Standard In The International Criminal Court, Amnesty International Publications, 2011, p. 12. Consent must be given voluntarily, as a result of the person free will, assessed in the context of the surrounding circumstances.

[12] Ibid. p.15.

[13] Amnesty International, Right To Be Free From Rape Overview Of Legislation And State Of Play In Europe And International Human Rights Standars, 2018, p. 6. Consent must be given voluntarily, as a result of the person’s free will, assessed in the context of the surrounding circumstances. As a voluntary and ongoing agreement to engage in a particular sexual activity, consent can be rescinded at any time. Development in international criminal law have led to the recognition that consent can be given freely and circumstances, and when the person is capable of consenting. Therefore, the definition of rape should include a broad range of coersive circumstances where consent cannot be freely given, while outside such circumstances, it should require proof by the accused of steps taken to ascertain whether the complainant/survivor was consenting.

[14] Ibid. p.11, “Some guidance on how to infer consent or lack thereof can be found at Rule 70 (Principles of evidence in cases of sexual violence) of the Rules of Procedure and Evidence of the International Criminal Court (whose mandate covers crimes committed during international armed conflict). In provides that:

a.    Consent cannot be inferred by reason of any words or conduct of a victim where force, threat of force, coercion or taking advantage of a coercive environment undermined the victim’s ability to give voluntary and genuine consent;

b.    Consent cannot be inferred by reason of any words or conduct of a victim where the victim is incapable of giving genuine consent;

c.     Consent cannot be inferred by reason of the silence of, or lack of resistance by, a victim to the alleged sexual violence;

d.    Credibility, character or predisposition to sexual availability of a victim or witness cannot be inferred by reason of the sexual nature of the prior or subsequent conduct of a victim or witness.”

[15] RAINN (Rape, Abuse & Incest National Network), Legal Role of Consent, rainn.org, Accessed 20th August 2020, https://www.rainn.org/articles/legal-role-consent

[16] Amnesty International 2018, op. cit.,  p. 3. Rape and other sexual crimes are a grave attack on the physical and mental integrity and sexual autonomy of the victim.

[17] Michal Buchhandler-Raphael, The Failure Of Consent: Re-Conceptualizing Rape as Sexual Abuse of Power, Michigan Journal of Gender & Law Volume 18 Issue 1, 2011, p. 154. It proposes that rape be defined as an act of abuse of power and as an exploitation of dominance and control. This approach is not only more responsive to the complainants’ narratives and the harms inflicted upon them, but also better captures the wrongdoing in the perpetrator’s conduct…

[18] Ibid. p. 216. The Sexual Abuse of Power Model consists of two key components: power disparities or position differentials and their actual abuse or exploitation. The common feature to all sexual abuses of power is that power, authority, trust, and dependence are exploited to induce sexual submission by influencing and dominating the people in subordinate positions and subjugating their free will. The key predicate for criminalization under the proposed model rests on the effects of power, authority, influence, and trust that stem from professional and institutional relations where power disparities between the parties are considerable.

[19] Ibid. p. 207, Abuse is established when people in supervisory positions exploit their power to obtain sex from people in subordinate positions, by intimidating them and placing them in fear of professional or economic harm, such as losing their job. The proposal to criminalize sexual abuse of power in the workplace, academia, and additional professional and institutional settings strikes a careful balance between several competing interests, refraining from violating a complainant’s right to sexual agency and autonomy while making sure the prohibition applies only once a perpetrator’s blameworthy conduct has been identified.

[20] Ibid. p. 219. When “consent” is induced by exploitation of power disparities and by abuse of the victims’ trust and reliance on the perpetrators, apparent permission should not render these sexual abuses legally permissible.

[21] Amnesty International 2018, op. cit., p. 3 Victims often do not know their rights and face multiple barriers in accessing justice and redress, including harmful gender stereotypes, misconceptions of what sexual violence is, victim-blaming, credibility questioning, inadequate support and ineffective legislation. Women and girls who may face particular challenges asserting their claims in rape and sexual violence investigations include, for instance, sex workers, those living in rural areas, women who are homeless, in the asyslum process or in immigration detention, women with irregular immigration status and those suffering from substance abuse or mental illness.

[22] Gading Perkasa, Pakaian Perempuan Bukan Alasan Lakukan Pelecehan, Kompas.com, Accessed 20th August 2020, https://lifestyle.kompas.com/read/2020/07/03/130236920/pakaian-perempuan-bukan-alasan-lakukan-pelecehan

[23] Amnesty International 2018, op. cit., p. 14. The 2017 Equality Now report points out that through using “honour” or “morality” framing of sexual offences, such laws:

-       Risk denial of justice to the complainant;

-       Risk creating a hierarchy of more or less “worthy” survivors;

-       Foster an environment supporting the control of women’s bodies and women’s lives;

-       Foster an environment which exonerates perpetrators of sexual and other violence against women and transfer the blame onto the complainant;

-       Perpetuate the notion of women as bearers of the “morality” of a society.

[24] Ibid. p. 28, Legislation should include a combination of gender-neutral and gender-spesific provisions to reflect the specific experiences and needs of women and girls survivors of violence, while allowing the persecution of gender-based and sexual violence against men and boys too.

[25] Amnesty International 2011, op. cit., p. 36-37, That victims of rape are’shamed,’ ‘to blame’ or ‘guilty’ because they have been raped. This is frequently-used stereotype which discourages women and girls coming forward to bring complaints, due to fear of retribution, in some societies, prosecution, or ostracism by those around them. The court should take every opportunity in its jurisprudence to make it clear that victims of rape are victim of a serious crime, and firmly reject any attempts to hold a victim culpable for its occurrence….Prejudices and stereotypes about men and boys who have been raped are also significant barriers to justice. Frequently male victims of sexual violence are unwilling to report crimes because they fear that they will not be believed; they fear ostracism: they fear homophobia ) irrespective of whether they are homosexual or not) and mau be particular risk of further violations of their human rights, mainly that they will face prosecution themselves, if they complain of rape in countries where homosexual acts are illegal. Furthermore, officials in criminal justice systems, and also, health service providers frequently deny male victims appropriate and professional services.

[26] Amnesty International 2018, op. cit., p. 29, Rape has been recognized as a form of torture.

[27] Amnesty International 2011, op. cit., p. 40-41. Studies of the physical and psychological harms caused by rape and sexual violence are severe and long-lasting. Medical condition caused by physical injuries sustained during rape and sexual violence, include gynaecological injuries, sexually transmitted infections, and infertility... The psychological injuries include depression, post-traumatic stress, and suicidal thoughts.