News & Publication Romo Magnis Suseno dan Para Aktivis Menyerukan Perdamaian dan Penegakan HAM

Romo Magnis Suseno dan Para Aktivis Menyerukan Perdamaian dan Penegakan HAM

Posted By Sandya Institute On Thursday, 1 March 2018

Sabtu, 22 April 2017, Sandya Institute mengadakan pelatihan dan pembekalan ilmu mengenai perdamaian dan hak asasi manusia (HAM) kepada masyarakat yang aktif dalam mengadvokasikan perdamaian dan HAM di Tebet, Jakarta, pada acara School of Peace and Human Rights. Acara tersebut mengundang beberapa aktivis perdamaian dan pegiat HAM dari Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara dan seorang Pastor dari Je Suit Indonesia, Prof. Magnis Suseno, SJ (Romo Magnis), dari Non-Governmental Organization (NGO) seperti Search For Common Ground yang diwakili oleh Bapak Hardya Pranadipa yang juga merupakan Pemateri pada acara tersebut, serta Bapak Nur Kholim dari DKN Garda Bangsa sebagai fasilitator dan Artika Nuswaningrum dari Sandya Institute sebagai moderator.

Para peserta dari acara tersebut adalah perwakilan dari United Nations (UN) Global Plus Jakarta, Risalah Nahdlatul Ulama, IPRCA, Universitas Indonesia, Universitas Pertahanan Indonesia, Sekolah Tinggi Filsafat Islam Sadra Jakarta, Sekolah High Scope Indonesia dan SMA Negeri 2 Depok.

Pada sesi pertama Romo Magnis menjelaskan sejarah penegakkan HAM di Konstitusi Indonesia, dari perdebatan di Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) sampai dengan Amandemen IV Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), beliau mengingatkan bahwa HAM yang dijamin di dalam UUD 1945 adalah merupakan hasil jerih payah perjuangan Penegak HAM dan harus kita hargai. Beliau menekankan bahwa Konstitusi Indonesia sudah dengan sangat baik menjamin HAM di Indonesia, namun pada penerapannya masih banyak pelanggaran yang harus kita advokasikan demi tegaknya HAM sesuai Konstitusi.

Beliau melanjutkan dengan menjelaskan bahwa tegaknya HAM akan mewujudkan perdamaian, karena jika sesama warga negara saling menghargai dan mengamalkan hak dan kewajibannya masing-masing masyarakat akan menjadi lebih damai dan tentram, seperti rumusan pax et justitia bahwa tidak ada perdamaian tanpa keadilan.

Romo Magnis melanjutkan dengan mengingatkan bahwa Bangsa Indonesia adalah bangsa yang harus mengamalkan nilai persatuan dan menghargai perbedaan, seperti Para Pemuda Indonesia yang bersatu dan mendeklarasikan hal tersebut jauh sebelum Indonesia merdeka, yaitu pada Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928, mereka terdiri dari berbagai macam etnis dan agama namun mereka dapat bersatu dan menggungcang dunia. Romo Magnis juga mengingatkan bahwa Islam di Indonesia merupakan Islam yang sangat toleran dan menghargai perbedaan karena mereka memiliki tradisi pluralisme yang kuat, terbukti dengan dihapusnya frasa “menjalankan syariat Islam bagi Pemeluk-Pemeluknya” dan dihapusnya frasa “beragama Islam” di dalam ketentuan menjadi Presiden dari Piagam Jakarta. Kita harus mengingat fakta bahwa Islam merupakan agama mayoritas, lebih dari 85% Warga Indonesia memeluk ajaran Islam, namun yang terjadi disini adalah justru mayoritas Muslim di Indonesia sangat menghargai kelompok minoritas, pada tanggal 18 Agustus 1945, Para Pendiri Bangsa sepakat menghapus hal tersebut demi persatuan dan penghargaan bagi seluruh rakyat Indonesia dengan tidak melihat latar belakang etnis maupun agama dan menjunjung tinggi Bhinneka Tunggal Ika.

Dalam situasi sekarang, populisme dan politik identitas merupakan hal yang mengkhawatirkan, karena Para Pendiri Bangsa telah berupaya dengan susah payah menyatukan Bangsa Indonesia dan upaya tersebut akan hancur ketika perpecahan terjadi. Nilai-nilai primordialisme yang mengunggulkan kelompok satu daripada lainnya merusak pluralisme dan tidak sesuai dengan semangat Para Pendiri Bangsa.

Dalam Pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta beberapa waktu lalu, sangat disayangkan bahwa nilai-nilai primordialisme menjadi acuan, bagi Kelompok Muslim Mayoritas mereka cenderung memilih Pemimpin Muslim karena nilai primordialisme, begitu pula pada Kelompok lainnya yang memilih Pemimpin yang identitasnya sama dengan mereka. Romo Magnis menekankan bahwa preferensi seseorang dalam memilih pemimpin yang sama identitasnya bukan berarti bahwa orang tersebut intoleran, karena di dalam demokrasi setiap individu bebas memilih sesuai dengan hati nuraninya, namun yang harus dipertanyakan adalah seberapa rasional pemilih memilih kandidat pemimpin tersebut, seharusnya di negara demokratis konstestasi yang terjadi adalah konstestasi ide-ide dan gagasan, bukan identitas, hal ini harus diterapkan oleh kelompok manapun, mengingat hal ini tidak hanya terjadi pada Kelompok Islam.

Sebelum menutup sesi tersebut, Romo Magnis juga membahas mengenai permasalahan Penistaan Agama, yang mana pada dasarnya beliau setuju dengan pengaturan yang terdapat di dalam Pasal 156 Kitab Undang-Undang Pidana Indonesia (KUHP) untuk menghargai masyarakat Indonesia yang berpandangan bahwa agama memiliki peran yang sakral dan penting di dalam kehidupan, namun yang harus diperhatikan adalah niat dari apa yang disampaikan, jika terbukti bahwa niat tersebut memang untuk menodai ajaran agama yang sakral dengan merendahkan atau menyampaikan kebencian dan permusuhan, sudah sepantasnya dihukum, tetapi jika tidak terdapat niat yang bertujuan untuk menodai ajaran agama dan jika seseoarang hanya menyampaikan pendapatnya seharusnya tidak dihukum dan dilindungi HAM-nya.

Sesi selanjutnya disampaikan oleh Bapak Hardya Pranadipa dari Search for Common Ground (SFCG) sebuah NGO yang berasal dari Amerika Serikat yang bertujuan untuk menciptakan perdamaian dan transformasi konflik, dalam sesi tersebut beliau menjelaskan bahwa konflik itu sebenarnya netral, yang harus berubah adalah persepsi kita melihat konflik, dari yang sebelumnya negatif atau positif menjadi netral, karena konflik pada hakikatnya tidak bisa dihindari namun yang harus dihindari adalah respon negatif dari kita terhadap konflik dan kekerasan. Beliau berpandangan bahwa konflik yang terjadi di Jakarta dikarenakan PILAKADA memang tidak dapat dielakkan, karena masyarakat Jakarta sangat beragam dan keberagaman tersebut menimbulkan perbedaan pandangan dan perselisihan, beliau mengapresiasi tingkat kekerasan yang minim pada PILKADA tersebut, namun beliau mengundang seluruh masyarakat terutama Pemuda untuk mengubah persepsinya terhadap konflik yang terjadi selama PILKADA, bukan hanya sekedar menjadi ajang kemenangan atau kekalahan yang mutlak namun menjadi proses pendewasaan dan mengubah pandangan permusuhan menjadi penyelesaian secara berkerjasama karena pada akhirnya walaupun kita berbeda kita harus hidup berdampingan di Kota yang kita cintai ini agar terwujudnya Kota Jakarta yang beragam dan damai.

Public Relations Team

Sandya Institute