News & Publication Rilis Pers: "Peraturan Presiden No. 68 tahun 2020: Efektivitas Peran Komisi Nasional Disabilitas dalam Pemenuhan Hak Kelompok Disabilitas."

Rilis Pers: "Peraturan Presiden No. 68 tahun 2020: Efektivitas Peran Komisi Nasional Disabilitas dalam Pemenuhan Hak Kelompok Disabilitas."

Posted By Sandya Institute On Thursday, 3 December 2020

Jakarta, 2 Desember 2020 – Dalam rangka memperingati Hari Penyandang Disabilitas Internasional, Sandya Institute mengadakan Diskusi Publik secara virtual berjudul “Peraturan Presiden No. 68 tahun 2020: Efektivitas Peran Komisi Nasional Disabilitas dalam Pemenuhan Hak Kelompok Disabilitas” pada Rabu, 2 Desember 2020. Diskusi ini dihadiri oleh 3 (tiga) orang pembicara, yaitu Ibu Eva Rahmi Kasim selaku Direktur Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Kementerian Sosial Republik Indonesia; Bapak Bahrul Fuad sebagai Komisioner Komisi Nasional Anti-Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan); dan Ibu Sandrayati Moniaga sebagai Komisioner Pengkajian dan Penelitian Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang juga bersama dengan Ibu Yeni Rosdianti.

Diskusi Publik dibuka oleh Wakil Direktur Eksekutif Sandya Institute, Roberto Lie, yang memaparkan terkait perdebatan yang terjadi tentang Peraturan Presiden No. 68 tahun 2020 sebagai peraturan turunan dari Undang-Undang No. 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Diskusi kemudian dimoderatori oleh Rizqika Arrum, salah satu anggota Sandya Institute. 

Pembicara pertama, Ibu Sandrayati Moniaga dari Komnas HAM memaparkan bahwa Komnas HAM merupakan lembaga negara yang mengusulkan adanya Undang-Undang (UU) tentang penyandang disabilitas, yang dipersiapkan secara matang selama bertahun-tahun. Komisi Nasional Disabilitas (KND) pada awalnya dirumuskan sebagai lembaga independent yang bukan dibentuk oleh Pemerintah, namun pada saat penetapan UU Penyandang Disabilitas pada 2016, Pemerintah sedang memangkas lembaga negara yang tidak aktif, sehingga ada keengganan Pemerintah untuk membentuk lembaga baru. Sebagai kompromi, pembentukan lembaga tersebut ada di bawah Presiden. 

Ibu Sandrayati juga menyampaikan beberapa kritik terkait KND. Pertama, KND berkedudukan di bawah Presiden, namun Sekretariat KND ada di bawah Kementerian Sosial. Kedua, proses pemilihan anggota KND difasilitasi oleh Kementerian Sosial. Ibu Sandrayati menyatakan bahwa hal ini dapat berpengaruh pada independensi KND berdasarkan pengalaman beberapa lembaga. Ketiga, KND memiliki cakupan kerja yang luas, sebagaimana mandat dari UU Penyandang Disabilitas, sehingga tidak sesuai apabila di bawah tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial. Terakhir, Kementerian Sosial merupakan lembaga yang diawasi oleh KND. KND harusnya berfungsi sebagai auxiliary body dalam sistem ketatanegaraan, untuk memastikan bahwa Pemerintah dan lembaga lainnya betul menjalankan perintah dari UU Penyandang Disabilitas. 


Ibu Yeni Rosdianti menambahkan bahwa prinsip independensi juga tercantum dalam Paris Principles yang menjadi dasar pembentukan institusi HAM nasional, yang dibutuhkan untuk melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan HAM penyandang disabilitas.

Pembicara kedua, Bahrul Fuad, atau yang lebih dikenal dengan nama Cak Fu, menyatakan pandangannya yang menolak KND sejak awal, bahkan menyatakan banyak kritik terhadap RUU Penyandang Disabilitas pada saat itu. Menurut Cak Fu, selain sangat gemuk, UU Penyandang Disabilitas juga memiliki banyak pasal yang menjadi boomerang bagi penyandang disabilitas. Salah satu pasal yang disebutkan adalah pasal terkait insentif dan kartu disabilitas yang tidak jelas skemanya sehingga apabila tidak dikembangkan dengan baik dapat menimbulkan stigma terhadap para penyandang disabilitas. Kritik kedua dari Cak Fu adalah terkait inklusivitas dan mainstreaming hak-hak penyandang disabilitas. Membangun sistem sendiri akan semakin mempersulit usaha untuk membuat orang lain yang bukan penyandang disabilitas mengerti tentang hak-hak penyandang disabilitas. Cak Fu juga menekankan sudah adanya banyak komisi yang seharusnya bisa dimasuki oleh para penyandang disabilitas untuk melakukan mainstreaming itu sendiri. 

Cak Fu menyarankan agar Peraturan Presiden (Perpres) 68/2020 itu diterima dahulu, dan aktivis hak-hak penyandang disabilitas dapat mengawal pemilihan Komisioner dengan memilih panitia seleksi (Pansel) yang nantinya akan memilih Komisioner. Selanjutnya, Komisioner bisa mengusahakan amandemen dasar hukum KND nantinya.

Pembicara selanjutnya adalah Ibu Eva Kasim dari Kementerian Sosial. Ibu Eva memaparkan bahwa latar belakang pembentukan KND didasari oleh keinginan dimana saat ini tidak ada mekanisme komplain saat terjadi pelanggaran hak penyandang disabilitas. Memang selama ini sudah ada Komnas HAM maupun Ombudsman, tapi mekanisme yang ada tidak maksimal juga dalam memberikan penanganan kepada diskriminasi atau pelanggaran hak penyandang disabilitas. Ibu Eva juga menekankan bahwa KND memiliki fungsi untuk melakukan pemantauan, evaluasi, dan advokasi terhadap pemenuhan hak disabilitas sesuai Pasal 132 dari UU Penyandang Disabilitas. 

Ibu Eva juga memaparkan bahwa pengaturan terkait keanggotaan KND yang berasal dari latar belakang yang berbeda juga dimasukkan dalam Perpres. Pengambilan keputusan KND pun harus didasarkan pada kolektif kolegia. Menanggapi diskusi terkait panitia seleksi (Pansel), Ibu Eva memaparkan bahwa dalam Perpres, memang pemilihan komisioner melalui Pansel tidak dilakukan untuk pertama kali, namun berdasarkan keinginan dari Menteri Sosial, komisioner akan tetap dipilih melalui Pansel untuk menjamin independensi dan transparansi. Ibu Eva juga menekankan bahwa tidak ada lembaga manapun yang sifatnya independent mutlak, yang ada hanya interdependensi atau saling berhubungan. 

Menjawab pertanyaan terkait keterlibatan, Ibu Eva juga menyatakan bahwa HWDI sudah dilibatkan dari awal, dan terdapat rapat-rapat yang juga dilakukan oleh Kementerian Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (Kemenpan RB). Tidak ada yang tidak dilibatkan, dan semuanya sudah dilibatkan.

Salah satu peserta yang juga menghadiri diskusi, Bapak Fajri Nursyamsi, merespon pemaparan dari Ibu Eva bahwa makna partisipasi itu sendiri sudah berbeda sejak awal. Seharusnya, partisipasi tidak hanya diundang satu dua kali, tetapi juga melibatkan transparansi akan perkembangannya dan juga punya peran untuk melanjutkan pendapat dari awal. Konsep Perpres yang disetujui di akhir 2019, yang ditolak oleh Bapak Fajri beserta peserta rapat lainnya, ternyata diberlakukan dalam Perpres.

Diskusi dilanjutkan dengan tanya jawab dan ditutup oleh Ibu Eva. Ibu Eva menyampaikan bahwa dalam memperingati Hari Penyandang Disabilitas Internasional, kesadaran kita atas hak-hak penyandang disabilitas harus ditingkatkan. Tema tahun ini adalah bagaimana membangun kembali kehidupan yang lebih baik, aksesibel, inklusif dan berkelanjutan pasca COVID-19. Ibu Eva juga menyatakan upaya Pemerintah dan seluruh masyarakat Indonesia untuk melakukan perubahan mengarah kepada adaptasi baru. (DT)