News & Publication Press Release Sandya Webinar Series: kondisi transpuan dalam mengatasi krisis ekonomi akibat covid-19

Press Release Sandya Webinar Series: kondisi transpuan dalam mengatasi krisis ekonomi akibat covid-19

Posted By Sandya Institute On Monday, 8 June 2020

Keberadaan COVID-19 sebagai sebuah pandemi yang muncul sejak penghujung tahun 2019 memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap berbagai sektor industri di dunia, tidak terkecuali di Indonesia. Dengan adanya kebijakan dari pihak pemerintah untuk memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) per tanggal 10 April 2020 untuk menekan angka peningkatan jumlah kasus, terdapat pengaturan baru untuk membatasi aktifitas di hampir seluruh sektor formal maupun informal. Situasi ini mendesak hampir seluruh pelaku bisnis untuk mengambil berbagai tindakan khusus untuk menyesuaikan diri dengan program pemerintah, salah satunya adalah dengan menjalankan aktifitas Work From Home (WFH). Hal tersebut memungkinkan para pekerja sektor formal untuk dapat tetap menjalankan pekerjaannya dari jarak jauh, sembari mendapatkan penghasilan tetap setiap bulannya. Hal ini tentu berbeda dengan apa yang dialami oleh para pekerja sektor informal, yang salah satunya merupakan kelompok Transgender Perempuan (Transpuan).

 Sebagai salah satu organisasi non – pemerintah yang bergerak di bidang Hak Asasi Manusia (HAM), pada hari Sabtu, 6 Juni 2020, Sandya Institute menyediakan wadah untuk berdiskusi secara virtual dengan Kanzha Vinaa, sebagai Ketua Badan Pengurus Harian dari Sanggar Waria Remaja (SWARA), serta Ryan Korbarri, selaku Ketua Badan Pengurus dari organisasi Arus Pelangi. Menggunakan Google Meet sebagai media, diskusi ini membahas mengenai “Kondisi Transpuan Dalam Mengatasi Krisis Ekonomi Akibat COVID-19”.

Diskusi umum dimulai dengan bagaimana kedua narasumber menyikapi kasus pemberian paket sembako berisi sampah yang dilakukan oleh Ferdian Paleka serta kasus pembunuhan seorang transpuan bernama Mira. Menurut Kanzha, situasi di tengah pandemi mengakibatkan sedikit kendala untuk mengurus berkas pelaporan Mira, mengingat adanya pembatasan orang yang diperbolehkan di dalam suatu tempat, kasus tersebut diwakilkan untuk pengurusannya oleh salah satu rekan dari korban. Dalam insiden Ferdian sendiri, Kanzha menjelaskan apa yang dilakukan oleh Ferdian sudah banyak terjadi di sekitar kita, namun sebuah kebetulan bahwa kasus ini menjadi viral dan mendapat dukungan dari masyarakat. Kanzha meyakini bahwa siapapun yang melakukan suatu hal yang tidak adil di tengah situasi yang sulit ini, mendorong masyarakat untuk turut mengambil tindakan. Di satu sisi, tidak ada dasar Undang – Undang (UU) yang kuat untuk memberikan hukuman yang lebih kepada tersangka. Namun, terlepas dari keputusan korban Ferdian Paleka untuk mencabut laporan terhadap tersangka, Kanzha percaya bahwa aparat kepolisian telah banyak membantu untuk melakukan prosedur sebagaimana seharusnya dan mengapresiasi proses hukum yang telah berjalan pada kedua kasus kekerasan terhadap transpuan.

Mengenai sudut pandang dari kedua pembicara terkait isu transpuan di Indonesia, Ryan mengakui bahwa terdapat peningkatan angka kekerasan terhadap kelompok transpuan sejak tahun 2015. Hal ini sangat disayangkan mengingat kelompok transpuan adalah kelompok yang rentan terhadap kekerasan dan diskriminasi. Terlebih di saat sulit seperti ini, di mana UU yang berlaku masih memberikan diskriminasi terhadap kelompok transpuan, sehingga hal ini menjadi legitimasi bagi masyarakat untuk tetap melakukan diskriminasi. Hal ini juga berlaku dalam pemenuhan hak – hak masyarakat yang belum merata. Kanzha menambahkan salah satu contoh yang terjadi adalah di tengah situasi pandemi seperti saat ini, di mana semua pekerja diminta untuk melakukan WFH dan physical distancing. Pola bekerja ini tentunya berbeda dengan apa yang dilakukan oleh pekerja transpuan yang bekerja di sektor informal. Pilihan untuk membuat usaha sendiri tentunya memerlukan modal, di mana tidak semua mempunyai persiapan tabungan yang sama melihat pemasukan harian yang didapatkan tidak menentu.

Untuk menyikapi hal ini, Arus Pelangi membentuk sebuah koalisi untuk melakukan penggalangan dana, sebagai donasi bagi kelompok lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) yang berada di daerah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, & Bekasi (Jabodetabek). Prioritas utama adalah memberikan bantuan terhadap kelompok transpuan, dengan beberapa pertimbangan bahwa sebagian besar dari mereka bekerja di jalan, tidak adanya Kartu Tanda Penduduk (KTP) sehingga kesulitan untuk memperoleh bantuan dari pemerintah, serta diskriminasi yang sering diterima oleh kelompok ini. Untuk itu, diperlukan adanya assessment khusus mengenai bagaimana mekanisme distribusi bantuan. Selain itu, perlunya membentuk focal point di daerah – daerah untuk menjangkau kebutuhan – kebutuhan di Jabodetabek. Namun, seiring berjalannya waktu, banyak pula yang mengakses dari luar kota seperti Manado, Aceh, Sumatera, dan daerah – daerah lain di luar Jabodetabek.

Dengan bantuan yang tengah berjalan, diperlukan adanya mekanisme pengelolaan yang jelas. Ryan menyebutkan bahwa diperlukan adanya assessment yang jelas, mengetahui bagaimana dampaknya, serta membantu memberikan sosialisasi kepada kelompok transpuan yang benar – benar memerlukan. Kanzha menyebutkan bahwa dalam hal ini, komunitas juga perlu untuk fokus kepada perasaan korban kekerasan dan kebutuhannya, mengetahui kronologis yang terjadi, dan apabila terdapat hal yang kurang jelas, harus ikut membantu mencari tahu ke teman – teman jaringan yang lain.

Hingga saat ini, masih banyak masyarakat yang terjebak di dalam pola pikir gender biner, dimana gender hanya dibatasi kepada pembagian antara pria dan wanita saja. Kanzha berpendapat bahwa diperlukan adanya edukasi berupa seminar ataupun diskusi untuk menambah wawasan, di mana pembahasan mengenai gender dan jenis kelamin bukanlah hal yang tabu ataupun ‘produk asing’ sebagaimana yang dilihat oleh sebagian kelompok masyarakat, namun merupakan sebuah ilmu dan fenomena yang terus berkembang. Dengan begitu, masyarakat sendiri dapat mencari tahu dan mengkaji kembali sejauh mana pemahaman mereka mengenai ‘maskulin’ dan ‘feminim’ serta hal – hal di luar itu. Ryan turut memberikan tanggapan, bahwa pola pikir gender biner sudah tertanam sejak dini, sehingga diperlukan edukasi secara terus menurus untuk merubah pola pikir tersebut. Terlepas dari UU yang belum sepenuhnya mendukung, masyarakat harus tetap dibekali dengan pemahaman mengenai HAM, semua manusia mempunyai martabat yang sama.

Diskusi akhir ditutup dengan pembahasan mengenai optimisme kedua pembicara mengenai keputusan untuk menghadapi ‘new normal’ yang dicanangkan oleh pemerintah. Kedua narasumber tentu berharap bahwa semua masyarakat memahami apa yang dimaksud dengan ‘new normal’, namun, yang terjadi adalah angka tetap melonjak tinggi walaupun PSBB sedang wajib berlangsung. Hal ini memunculkan ketakutan tersendiri mengenai kesiapan fasilitas kesehatan yang Indonesia miliki apabila PSBB telah resmi selesai. Hal ini pun menjadi tantangan tersendiri bagi kelompok transpuan yang masih bergantung terhadap donasi yang terkumpul. Namun, kedua narasumber berharap bahwa seluruh lapisan masyarakat mampu bertahan dan melewati kondisi pada saat ini, serta turut mengajak pemerintah untuk dapat melihat situasi yang benar – benar terjadi di masyarakat, sehingga pemerintah mampu memberikan upaya yang tepat untuk menyelesaikan situasi yang terjadi saat ini. (NC)