News & Publication Press Release of World Refugee Day Webinar: "Decree No. 125/2016 After Pandemic: Refugee Rights in The New Normal"

Press Release of World Refugee Day Webinar: "Decree No. 125/2016 After Pandemic: Refugee Rights in The New Normal"

Posted By Sandya Institute On Monday, 20 July 2020

Memperingati World Refugee Day 2020, Policy Lab berkolaborasi dengan Sandya Institute – Center for Peace and Human Rights, SUAKA ­- Indonesian Civil Society Association For Refugee Rights Protection, serta Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, mengadakan sebuah teras terbuka (webinar) pada hari Sabtu, 20 Juni 2020, pukul 13.00 – 15.30 WIB. Mengusung tema Decree No. 125/2016 After Pandemic: Refugee Rights in The New Normal, acara ini menghadirkan 5 (lima) pembicara yang terdiri dari H. Sukamta, Ph. D. – Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Ann Maymann – Perwakilan United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) untuk Indonesia, Dejan Micevski – Deputy Chief of Mission International Organization for Migration (IOM) Indonesia, Rizka Argadianti – Ketua Umum SUAKA, dan Yunizar Adiputera – Peneliti dari Institute of International Studies Universitas Gajah Mada (UGM). Acara ini dimoderasi oleh Karina Larasati, peneliti di PolicyLab yang berfokus di area Institute for Migration and Refugees.

Pembicara pertama adalah Bapak Sukamta sebagai perwakilan dari DPR RI, salah satu pihak yang mendukung terwujudnya pengesahan Peraturan Presiden (Perpres) No. 125 Tahun 2016. Beliau menyampaikan bahwa pembahasan mengenai pengungsi di Indonesia merupakan hal yang sensitif dan kompleks di Indonesia. Isu ini menjadi kurang populer karena tidak banyak diminati oleh pejabat pemerintahan, ditambah dengan Indonesia yang belum meratifikasi Konvensi 1951 terkait Status Pengungsi. Indonesia tidak diikat oleh tanggung jawab penuh dalam memenuhi hak para pengungsi. Bapak Sukamta juga menyebutkan bahwa Indonesia hingga saat ini juga masih mengkategorikan pengungsi di area yang sama dengan kelompok yang mengancam keamanan negara di dalam ranah keimigrasian.

Keberadaan Perpres tersebut sudah mengakomodir secara teknis bagaimana prosedur penanganan pencari suaka dan pengungsi di lapangan, namun tidak termasuk di dalamnya mengenai status pengungsi dan pemenuhan hak – hak mereka. Kendati pun begitu, Sukamta berharap adanya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) khusus dari pemerintah untuk menyelesaikan masalah operasional, serta merasa perlunya pemberian waktu tinggal yang telah ditentukan di dalam kartu atau surat identitas dari para pengungsi, sehingga hal tersebut mampu memberikan kejelasan mengenai masa tunggu mereka di Indonesia sebelum pindah ke negara ketiga.   

Ann Maymann, perwakilan UNHCR untuk Indonesia, menyebutkan bahwa di tengah pandemi COVID-19 hampir seluruh negara mulai mengabaikan kembali isu pengungsi. Walaupun kita telah memiliki Perpres No. 125 Tahun 2016, namun dengan adanya pelarangan orang asing masuk ke dalam batas wilayah Indonesia ataupun negara – negara lain selama masa pandemi ini, hal ini semakin menyulitkan posisi kaum pengungsi yang masih dalam perjalanan. Pemerintah menyuarakan bahwa kemungkinan yang akan terjadi adalah kita akan hidup berdampingan dengan virus COVID-19 di waktu yang cukup lama, namun hal ini tidak turut menjamin berapa lama juga kita tidak mengizinkan kelompok pengungsi untuk masuk ke Indonesia. Namun, Ann menyebutkan bahwa walaupun Indonesia belum menjadi negara penandatangan Konvensi 1951, sejauh ini Indonesia tidak mengirimkan kembali orang – orang yang datang ke Indonesia karena sedang menghindari situasi berbahaya. Indonesia tetap menghormati hal dasar dalam hak asasi manusia untuk tidak menolak kedatangan mereka.

Hal lain yang menjadi fokus dari Ann adalah bagaimana pengungsi di Indonesia bisa memiliki hak untuk bekerja dan memenuhi kebutuhannya sendiri. Secara umum, situasi yang dihadapi oleh para pengungsi sehari – harinya merupakan situasi yang tidak mudah, terlebih setelah adanya penyebaran virus COVID-19. Kenyataan bahwa para pengungsi tidak diperbolehkan untuk bekerja dan tidak memiliki akses untuk memenuhi kebutuhan dasarnya menjadi kekhawatiran tersendiri bagi Ann. Ann dan UNHCR Indonesia akan terus mengupayakan kerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk mendukung akses sekolah bagi para pengungsi anak, serta terus mendorong terbukanya peluang dari Kementerian Ketenagakerjaan untuk mengizinkan pengungsi dewasa untuk dapat bekerja. Hal ini akan turut memberikan manfaat bagi Indonesia yang ingin fokus memajukan usaha dan sumber daya lokal serta mengurangi ketergantungan terhadap impor.

Dejan Micevski sebagai Wakil Kepala Misi dari Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM) Indonesia menyampaikan bahwa baik Indonesia ataupun negara – negara lain tidak ada yang tahu akan seperti apa kondisi normal yang baru setelah masa pandemi ini. Dari sudut pandang IOM, Dejan Micevski menyebutkan bahwa salah satu upaya yang telah dilakukan IOM dalam mengakomodir kebutuhan pengungsi selama masa pandemi ini adalah di bidang pendidikan. Dengan adanya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia, hal ini turut memberikan dampak bagi para pengungsi anak yang beberapa tahun belakangan ini turut ikut dalam aktivitas sekolah temu muka. Mereka tidak dapat mengikuti kegiatan belajar mengajar secara langsung. Untuk itu, IOM menyediakan bantuan berupa sejumlah kuota internet per bulan terhadap para pengungsi anak yang diwajibkan mengikuti kelas online.

Dejan menyampaikan bahwa sudah ada banyak perubahan positif yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia, salah satunya adalah pengesahan Perpres No. 125 Tahun 2016. Secara finansial, pemerintah memang belum memberikan anggaran khusus mengingat hampir seluruh biaya operasional bagi pengungsi masih menjadi tanggung jawab dari organisasi internasional terkait. Namun, pemberian akses untuk masuk ke sekolah umum bagi para pengungsi anak merupakan gerbang awal yang sudah sepatutnya disyukuri. Dejan menambahkan bahwa banyak negara yang menandatangani Konvensi 1951, namun tidak melakukan banyak untuk menyelesaikan permasalahan pengungsi yang terjadi di negara mereka. Ada pula negara – negara yang bukan penandatanganan Konvensi 1951, namun telah menjalankan lebih dari apa yang seharusnya dilakukan. Dalam hal ini, menurut Dejan,Indonesia telah berada di jalur yang tepat.

Sebagai salah satu lembaga non-pemerintah (NGO) yang berfokus kepada penanganan pengungsi, Rizka sebagai Ketua Umum menyebutkan bahwa SUAKA merupakan salah satu organisasi yang diundang dalam penyusunan Perpres No. 125 Tahun 2016. Rizka mengakui bahwa Perpres yang berlaku saat ini sudah lebih baik, walaupun pemerintah masih menggunakan pendekatan national security threat dalam menangani pengungsi, seperti yang telah disampaikan Bapak Sukamta. Rizka menyampaikan bahwa Kementerian Luar Negeri sebagai salah satu aktor utama turut mengakui bahwa Perpres ini lahir dari situasi genting terkait kedatangan pengungsi Rohingya dalam jumlah besar di tahun 2015. Perpres ini, mengutip perkataan Bapak Sukamta, telah mengakomodir bagaimana proses penanganan pada saat pengungsi masuk, namun tidak memberikan panduan mengenai apa yang harus dilakukan terhadap para pengungsi yang telah lama tinggal di Indonesia. Menurut Rizka, pemerintah harus mempromosikan nilai social cohesion, dimana terdapat harapan bahwa pengungsi dan masyarakat dapat hidup berdampingan.

Pemerintah maupun organisasi terkait juga tidak boleh menyamaratakan persepsi bahwa pengungsi memiliki latar belakang ekonomi yang baik dari keluarga di negara asalnya, karena pada kenyataannya, banyak pengungsi yang sepenuhnya bergantung terhadap bantuan biaya hidup yang diberikan oleh donor. Keterlibatan NGO dan masyarakat sipil juga menjadi salah satu fokus dari Rizka. Penolakan peran kedua aktor di lapangan tidak dapat dibenarkan, mengingat bahwa pada kenyataanya yang menemukan dan membantu menangani pengungsi yang masuk pertama kali adalah para nelayan yang merupakan masyarakat sipil. Hal lain yang patut menjadi pertimbangan adalah bagaimana mengenai pemberian sertifikasi atau ijazah pendidikan bagi para pengungsi anak, mengingat bahwa keresmian dari dokumen tersebut akan mempengaruhi bagaimana kelanjutan pendidikan mereka apabila telah diterima di negara ketiga. Rizka turut menyampaikan harapannya agar penangkapan sewenang – wenang terhadap pengungsi tidak lagi terjadi, sehingga diperlukan adanya jalur komunikasi yang baik oleh semua aktor yang terlibat dalam penanganan isu pengungsi.

Yunizar Adiputera sebagai salah seorang akademisi dari Universitas Gajah Mada (UGM) menyebutkan bahwa dengan adanya dikotomi yang jelas antara pengungsi yang bukan Warga Negara Indonesia (WNI) dengan WNI itu sendiri melahirkan persepsi akan hak yang berbeda. Yunizar menyetujui bahwa Perpres yang telah ada merupakan awal yang baik, namun penting untuk menambahkan nilai social inclusion di dalamnya. Daripada hanya membuat daftar mengenai hak – hak apa saja yang harus diterima oleh pengungsi, akan lebih baik untuk mengikutsertakan pengungsi ke dalam tatanan sosial di dalam masyarakat, terlebih didukung dengan fakta bahwa kita tinggal dan berbagi wilayah yang sama dengan para pengungsi.

Akses kesehatan juga merupakan unsur yang penting apabila berbicara mengenai inklusi sosial. Kenyataan yang ditemukan selama masa pandemi ini adalah adanya beberapa penolakan dari pihak rumah sakit. Ketidakmampuan para pengungsi untuk membayar akses kesehatan merupakan salah satu faktor utama karena mereka tidak dapat memperoleh pekerjaan selama berada di Indonesia. Selain itu, diperlukan adanya akses terhadap informasi kesehatan bagi para pengungsi. Kondisi tempat tinggal yang padat menjadi salah satu alasan bahwa pengungsi merupakan kelompok yang rentan terhadap penyebaran virus, sehingga informasi terkait info kesehatan terkini maupun klaster penyebaran virus wajib turut diketahui oleh para pengungsi.

Terkait dengan masa tunggu yang disebutkan oleh Bapak Sukamta, Rizka dan Yunizar menekankan bahwa Indonesia harus mematuhi prinsip non-refoulement dalam hukum kebiasaan internasional yang melarang negara untuk mengembalikan atau mengirim pengungsi ke tempat dimana keselamatan nyawanya akan terancam. Mengirim pengungsi ke negara lain yang belum aman atau bahkan memulangkan pengungsi secara paksa ke negara asalnya dikhawatirkan akan mengancam nyawa mereka, yang juga menjadi bentuk pelanggaran terhadap prinsip non-refoulement.

Pengungsi juga turut berkontribusi dalam memberikan bantuan di tengah masa pandemi. Dari beberapa informasi yang didapatkan oleh Yunizar, ada beberapa kelompok pengungsi yang turut membantu dalam proses produksi baju Alat Pelindung Diri (APD) dan menjadi penerjemah. Sebagai penutup, Yunizar menyebutkan bahwa isu pengungsi tidak hanya tentang memberikan pengungsi apa yang menjadi haknya, tetapi juga melibatkan dan melihat kontribusi mereka dalam tatanan masyarakat kita terutama di tengah masa pandemi ini.(NC)