News & Publication Opinion: Dampak COVID-19 Terhadap Minoritas Etnis dan Agama

Opinion: Dampak COVID-19 Terhadap Minoritas Etnis dan Agama

Posted By Sandya Institute On Saturday, 25 July 2020

Oleh: Cathryna Gabrielle Djoeng, Research Volunteer Sandya Institute

Seiring bertambahnya jumlah korban positif Covid-19, urgensi atas penanganan penyebaran virus semakin agresif. Ditengah masalah keterbatasan alat pelindung diri (APD), rumah sakit, dan tenaga medis serta upaya penekanan penyebaran virus melalui kebijakan  “physical distancing”, “work from home,” hingga Pembatasan Sosial Skala Besar (PSBB), Pemerintah dihadapkan pula dengan masalah diskriminasi dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Beberapa negara telah melaporkan peningkatan kasus diskriminasi dan kekerasan mulai dari xenophobia terhadap masyarakat etnis Asia dan kelompok etnis minoritas lainnya[1], kekerasan terhadap wanita,[2] ujaran kebencian terhadap pengungsi dan imigran[3] serta kelompok minoritas seksual lainnya.[4] Ketakutan terhadap pandemi COVID-19 diperparah dengan resiko pelanggaran HAM terhadap kelompok tertentu karena identitasnya. Berikut ini dampak COVID-19 terhadap minoritas etnis dan agama atau kepercayaan lainnya.

Hak Atas Kesehatan 

Eksistensi Hak atas kesehatan berkaitan erat dengan hak-hak dasar individu mulai dari hak atas pangan, air, standar hidup yang layak, perumahan layak, terbebas dari diskriminasi, privasi, akses terhadap informasi, dan lain-lain.[5] Hak atas kesehatan tidak dapat dicapai apabila hak-hak dasar diatas tidak terpenuhi.[6] Selain diatur dalam Pasal 12 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESCR) , hak atas kesehatan juga diatur dalam ayat (1) UUD RI 1945 Pasal 28H, Pasal 9 UU HAM No 39 Tahun 1999, dan Pasal 4 sampai Pasal 8 UU Kesehatan No 36 Tahun 2009. Negara sendiri memiliki kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak warga negaranya dimana pemenuhan kewajibannya sesuai dengan standar minimum yang ditetapkan dalam ICESCR.[7]

Komentar Umum ICESCR No. 14 tentang hak atas kesehatan mengatur bahwa pemenuhan hak atas kesehatan mengandung empat unsur, yakni ketersediaan, aksesibilitas, kualitas dan kesetaraan. Kesediaan dapat diartikan sebagai ketersediaan sejumlah pelayanan kesehatan seperti fasilitas berupa sarana (rumah sakit, puskesmas dan klinik) dan prasarana kesehatan (obat-obatan, tenaga kesehatan dan pembiayaan kesehatan) yang mencukupi untuk penduduk secara keseluruhan. Aksesibilitas mensyaratkan agar pelayanan kesehatan dapat terjangkau baik secara ekonomi atau geografis bagi setiap orang, dan secara budaya, agar menghormati tradisi budaya masyarakat. Kualitas mensyaratkan agar pelayanan kesehatan memenuhi standar yang layak. Terakhir, kesetaraan mensyaratkan agar pelayanan kesehatan dapat diakses secara setara oleh setiap orang,khususnya bagi kelompok rentan di masyarakat.[8]   

Pemenuhan hak atas kesehatan sangat penting terlebih lagi saat ini terjadi krisis kesehatan. Namun, pada prakteknya, tidak semua unsur-unsur diatas telah dipenuhi oleh Pemerintah Indonesia, terutama bagi para kelompok etnis dan kepercayaan minoritas. Kita dapat melihat bagaimana layanan kesehatan terhadap Masyarakat Papua yang masih jauh dari standar seharusnya[9] serta kelompok penghayat kepercayaan mengalami masalah administrasi dimana formulir di rumah sakit tidak menyediakan kolom khusus penghayat dalam pengisian identitas agama atau kepercayan pasien.[10][11]

Covid-19 diantara Kelompok Minoritas

Berdasarkan kasus-kasus penyebaran Covid-19 yang terjadi di beberapa negara, termasuk Indonesia, kenaikan jumlah kasus positif Covid-19 disebabkan oleh kegiatan perkumpulan keagamaan. Contoh kasus nyata yaitu kasus Covid-19 di Korea Selatan berkaitan dengan kelompok agama Shincheonji Church of Jesus dimana kelompok tersebut dituduh tidak menerapkan protokol kesehatan serta menyembunyikan data identitas para pengikutnya sehingga Pemerintah Korea Selatan kesulitan dalam melakukan pelacakan pasien yang terduga terinfeksi Covid-19. Menurut laporan Human Rights Watch, sebagian besar penduduk Korea menyalahkan gereja tersebut atas penyebab utama krisis kesehatan di Korea Selatan. Bahkan sebanyak 1,2 juta penduduk korea menandatangani petisi agar gereja tersebut dibubarkan. Akibatnya, para pengikut Shincheonji mengalami diskriminasi mulai dari pemutusan hubungan kerja, perundungan di tempat kerja, kekerasan dalam rumah tangga, pelabelan, dan fitnah.[12] 

Berdasarkan kasus diatas, Negara dapat membatasi kebebasan beribadah masyarakat dan hal ini dalam ICCPR Pasal 18 ayat (3) yang mana menjelaskan pembatasan diterapkan berdasarkan hukum dan “diperlukan” demi melindungi keselamatan, ketertiban, kesehatan publik atau moral atau hak-hak fundamental dan kebebasan orang lain. Status virus Covid-19 yang telah ditetapkan WHO sebagai pandemi maka pembatasan tersebut dapat diberlakukan. Namun, pembatasan tidak boleh diterapkan dengan dasar ide populisme, prasangka, serta hierarki hak. [13] General Comment No. 22 : The Right to freedom of thought, conscience and religion (Art.18) menyatakan adanya kecenderungan diskriminasi terhadap agama atau kepercayaan yang baru berdiri atau bagian dari agama minoritas sehingga menekankan tujuan pembatasan hak harus diterapkan secara jelas dan seimbang serta non-diskriminasi.[14] Negara harus bersikap netral dan tidak memihak sebab kebebasan beragama merupakan fondasi bagi masyarakat demokratis serta berhubungan erat dengan nilai pluralisme.[15]

Meskipun Kelompok Shincheonji bertanggungjawab terhadap penyebaran Covid-19, hal ini tidak dapat dijustifikasi sebagai dasar untuk membubarkan kelompok tersebut. Perlu diingat bahwa penyebaran virus Covid-19 hingga kini tidak dapat diprediksi dan tidak mudah diidentifikasi,[16] serta kelompok Shincheonji tidak menyebarkan virus tersebut dengan sengaja.[17] Kesalahan yang dilakukan kelompok Shincheonji tidak dapat menghilangkan hak-hak dasar para pengikutnya. Baik pembubaran, diskriminasi maupun kekerasan yang terjadi berlandaskan pada suara mayoritas yang intoleran terhadap eksistensi kelompok Shincheonji yang bertentangan dengan kebebasan beragama, nilai keadilan dan prinsip non-diskriminasi.

Selanjutnya kelompok minoritas lain yang rentan terhadap pandemi Covid-19 ini yaitu kelompok etnis minoritas. Beberapa kelompok etnis minoritas masih bertempat tinggal di daerah terpencil dimana jauh dari pusat penyebaran virus seperti suku baduy yang berhasil menghindari penyebaran Covid-19 dengan menerapkan tradisi Kawalu dan menutup akses terhadap orang-orang luar sehingga belum ada laporan masyarakat suku baduy terjangkit Covid-19.[18] Akan tetapi, bila penyebaran virus meluas hingga mencapai ke komunitas maka Negara kesulitan untuk menanggulangi penyebaran dikarenakan keterbatasan sarana dan prasarana layanan kesehatan, kondisi geografis yang sulit dijangkau, serta ketiadaan jaminan kesehatan.

Menurut data sensus 2010, mayoritas Orang Asli Papua (OAP) masih mendiami daerah pegunungan seperti di Lanny Jaya, Tolikara, Yahukimo, Paniai, dan Jayawijaya.[19] Kabupaten Jayawijaya dengan proyeksi penduduk tahun 2019 sebanyak 217.887 jiwa,[20] memiliki 1 rumah sakit yang terletak di Kota Wamena dan 13 puskesmas tersebar ke berbagai distrik. Namun, 2 dari 13 puskesmas tidak memiliki dokter umum dan 3 diantaranya hanya mempunyai 1 orang dokter umum.[21] Sebagian wilayah kerja puskesmas terkategori sebagai wilayah pedesaan dan terpencil.[22] Apabila melihat jarak rumah sakit dari masing-masing distrik, jarak terdekat ke rumah sakit yaitu 4 km dan jarak terjauh yaitu 73 km[23]. Perhitungan ini diluar permasalahan akses jalan yang kadang terputus akibat tanah longsor atau banjir.[24]

Laporan pada tanggal 7 Juni 2020, sudah ada 120 orang asli papua (OAP) yang positif Covid-19.[25] Adapun 17 daerah dari total 29 kabupaten/kota Papua sudah masuk zona merah penyebaran virus.[26] Pemerintah Papua sudah memiliki 3 alat tes Polymerase Chain Reaction (PCR) sehingga proses pendataan pasien positif Covid-19 dapat dipercepat.[27] Tentu hal ini perlu diimbangin dengan kesiapan alat medis lainnya mengingat keterbatasan fasilitas kesehatan dimana rumah sakit yang ada di Papua hanya memiliki 75 ventilator.[28] Isu yang perlu Negara perhatikan adalah pandemi ini berpotensi memusnahkan suku asli orang Indonesia seperti yang terjadi di Negara Brazil yang mana puluhan suku di pedalaman Brazil terinfeksi virus Covid-19.[29]

Disamping fasilitas kesehatan, masalah jaminan kesehatan juga perlu diperhatikan mengingat BPJS Kesehatan tidak dapat didaftarkan apabila individu tidak memiliki E-KTP. Di provinsi Jambi, Orang Rimba kesulitan untuk mendaftarkan E-KTP sebab kepercayaannya tidak diakui yang berakibat pada ketiadaan BPJS Kesehatan. Pada akhirnya mereka berpindah agama untuk mendapatkan E-KTP.[30] Mahkamah Konstitusi telah memutuskan penghayat kepercayaan masuk kolom agama di KTP tetapi masih ada Orang Rimba yang tidak mengganti kolom agama di E-KTP.[31] Meskipun isu di atas terlihat sederhana, akan tetapi isu tersebut berkaitan dengan the right of dignity kelompok penghayat kepercayaan untuk dapat menunjukkan identitas atau jati diri mereka[32] sehingga Negara perlu berupaya untuk mempermudah pendaftaran E-KTP bagi kelompok agama minoritas terlebih lagi dalam situasi darurat ini.

 Kesimpulan

Demikian, dapat kita lihat adanya korelasi antara pandemi Covid-19 terhadap eksistensi hak kelompok minoritas agama dan etnis dimana pandemi menimbulkan bentuk diskriminasi atau ketidaksetaraan bagi mereka. Negara perlu memperhatikan masalah-masalah di atas sebab penanganan penyebaran virus Covid-19 tidak dapat berjalan secara efektif apabila eksistensi sebagian kelompok masyarakat terutama minoritas dikesampingkan. Ketidaksetaraan yang terjadi akan berakibat pada bertambahnya jumlah pasien positif dan besaran rasio ancaman kematian akibat virus Covid-19 terhadap individu tertentu.

Langkah yang perlu Negara terapkan yaitu penanganan penyebaran virus yang berdasarkan nilai HAM dan prinsip non diskriminasi memiliki peran penting dimana kedua nilai tersebut melindungi hak kelompok yang rentan menjadi korban kekerasan, diskriminasi, misinformasi serta mempermudah akses terhadap bantuan sosial, pelayanan kesehatan, dan sebagainya. Hal ini juga guna mengingatkan Negara untuk tetap konsisten memberikan perlindungan hak terhadap warga negaranya di tengah keadaan darurat sekalipun.

Negara sendiri memiliki keterbatasan dalam menjangkau kelompok maupun daerah tertentu. Oleh karena itu perlu dibangun kerjasama dengan kelompok minoritas agar penanganan penyebaran virus dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan menyeluruh. Di Provinsi Bali, Pemerintah setempat bekerja sama dengan masyarakat adat bali untuk menekan laju penambahan kasus positif. Cara lain yaitu dengan mengadopsi atau menghormati tradisi maupun kepercayaan yang berkembang di antara kelompok tertentu seperti ritual kawalu orang baduy dan sistem besesandingon orang rimba. Pandemi ini akan berlangsung dalam kurun waktu yang cukup lama serta menyerang siapa saja sehingga sudah saatnya Negara memberikan perhatian lebih terhadap kelompok minoritas.          

 

 

 

 



[1] United Nations, Covid-19 stoking xenophobia, hate and exclusion, minority rights expert warns, UN News, Accessed 11th March 2020, https://news.un.org/en/story/2020/03/1060602

[2] Christine Phelan Kueter, When Staying Home Is Dangerous: Domestic Violence During Quarantine, UVAToday, Accessed 9th July 2020, https://news.virginia.edu/content/when-staying-home-dangerous-domestic-violence-during-quarantine

[3] Daniel Trilling, Migrant aren’t spreading coronavirus but nationalists are blaming them anyway, theguardian, Accessed 12th April 2020, https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/feb/28/coronavirus-outbreak-migrants-blamed-italy-matteo-salvini-marine-le-pen

[4] Hugo Greenhalgh, Religious figures blame LGBT+ people for coronavirus, Thejakartapost, Accessed 12th April 2020, https://www.thejakartapost.com/news/2020/03/10/religious-figures-blame-lgbt-people-for-coronavirus.html

[5] Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR), 2008, The Right to Health Fact Sheet No. 31, p.6, Accessed 18th April 2020, https://www.ohchr.org/Documents/Publications/Factsheet31.pdf

[6] Ibid.

[7] Ibid. p. 23

[8] KONTRAS, JKN, Hak atas Kesehatan dan Kewajiban Negara, Accessed 12th April 2020, https://kontras.org/2017/05/15/jkn-hak-atas-kesehatan-dan-kewajiban-negara/

[9] Suara Papua, Ada Diskriminasi dalam Pelayanan Kesehatan Terhadap OAP, Accessed 20th June 2020,

https://suarapapua.com/2017/10/24/ada-diskriminasi-dalam-pelayanan-kesehatan-terhadap-oap/

[10] Baihaqi, Puan Hayati Jateng: Aliran Kepercayaan Masih Mendapat Diskiriminasi di Berbagai Aspek, Jatengtoday.com, Accessed 13th June 2020, https://jatengtoday.com/puan-hayati-jateng-aliran-kepercayaan-masih-mendapat-diskriminasi-di-berbagai-aspek-30150

[11] Rio Tuasikal, Penghayat Kepercayaan Masih Sulit Revisi Kolom Agama KTP, Accessed  20th June 2020, https://www.voaindonesia.com/a/penghayat-kepercayaan-masih-sulit-revisi-kolom-agama-ktp/4858804.html

[12] Human Rights Watch, Human Rights Dimensions of Covid-19 Response, Accessed 30th March 2020, https://www.hrw.org/news/2020/03/19/human-rights-dimensions-covid-19-response

[13] Michael Bird, Limits to the limitation of religious freedom: A response to Simon Longstaff, abc.net.au, Accessed 15th April 2020, https://www.abc.net.au/religion/limitation-of-religious-freedom

[14] Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR), General Comment No. 22: The right to freedom of thought, conscience and religion (Art. 18), p. 2-3, Accessed 25th April 2020, https://www.equalrightstrust.org/ertdocumentbank/general%20comment%2022.pdf

[15] M. Todd Parker, 2006, The Freedom To Manifest Religious Belief : Analysis Of The Necessity Clauses of the ICCPR and The ECHR, Duke Journal Of Comparative & International Law, p. 96-97, Accessed 26th May 2020, https://scholarship.law.duke.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1094&context=djcil

[16] Kelsey Piper, Predictions are hard, especially about the coronavirus, Vox.com, Accessed 12th June 2020, https://www.vox.com/future-perfect/2020/4/8/21210193/coronavirus-forecasting-models-predictions

[17] Massimo Introvigne, dkk, 2020,  A White Paper on Shincheonji and Covid-19, Human Rights Without Frontiers Center For Studies On New Religions, p. 18-19, Accessed 28th May 2020 https://www.cesnur.org/2020/shincheonji-and-covid.htm

[18] Setyo Puji, Tercatat Nihil, Ini Cara Unik Suku Baduy Tangkal Corona, Kompas.com, Accessed 26th June 2020, https://regional.kompas.com/read/2020/05/18/04440241/tercatat-nihil-ini-cara-unik-suku-baduy-tangkal-corona

[19] Aulia Adam, Memutihkan Orang Papua?, Tirto.id, Accessed 5th June 2020, https://tirto.id/memutihkan-orang-papua-cmPk

[20] Badan Pusat Statistik Kabupaten Jayawijaya, 2020, Kabupaten Jayawijaya Dalam Angka 2020, BPS Kabupaten Jayawijaya, p. 50, Accessed 11th July 2020, https://jayawijayakab.bps.go.id/publication/download.html

[21] Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2019, Data Dasar Puskesmas Provinsi Papua Kondisi Desember 2018, p. 37, Accessed 28th June 2020, https://pusdatin.kemkes.go.id/resources/download/pusdatin/data-dasar-puskesmas/2019

[22] Ibid. p. 13

[23] Badan Pusat Statistik Kabupaten Jayawijaya, op. cit., p. 12-13.

[24] Fabio Maria Lopes Costa, Jalan Trans Papua Longsor, Akses Warga Wamena-Tolikara Terputus, Kompas.com, Accessed 1st June 2020, https://regional.kompas.com/read/2016/02/14/13093741/Jalan.Trans.Papua.Longsor.Akses.Wamena-Tolikara.Terputus.

[25] Evarukdijati, Orang asli Papua positif COVID-19 tercatat 120 kasus, sebut GTPP, Antaranews.com, Accessed 19th June 2020, https://www.antaranews.com/berita/1539512/orang-asli-papua-positif-covid-19-tercatat-120-kasus-sebut-gtpp

[26] Dhias Suwandi, Kasus Pertama Covid-19 di Lanny Jaya Papua, Kompas.com, Accessed 30th June 2020, https://regional.kompas.com/read/2020/06/27/21032281/kasus-pertama-covid-19-di-lanny-jaya-papua?page=all

[27] Pemerintah Provinsi Papua, Pemprov Papua Pertimbangkan Tambah Alat Test PCR, Papua.go.id, Accessed 29th June 2020, https://papua.go.id/view-detail-berita-7268/pemprov-papua-pertimbangkan-tambah-alat-tes-pcr.html

[28] Callistasia Wijaya, Viru corona: DI Papua Barat dan Papua tenaga medis takutkan outbreak, ‘Kami tidak tahu siapa yang positif Covid-19’, BBC Indonesia, Accessed 10th June 2020, https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-52300165

[29] CNN Indonesia, Puluhan Suku di Pedalaman Brasil Tertular Virus Corona,  Accessed 27th June 2020, https://www.cnnindonesia.com/internasional/20200517152554-134-504207/puluhan-suku-di-pedalaman-brasil-tertular-virus-corona

[30] BBC Indonesia, Orang Rimba: Sudah pindah agama masih belum juga dapat KTP, Accessed 19th June 2020, https://www.bbc.com/indonesia/majalah-41937906

[31] Chaidir Anwar Tanjung, Orang Rimba di Jambi Belum Ada yang Ganti Kolom Agama,  Detiknews, Accessed 16th June 2020, https://news.detik.com/berita/d-4458343/orang-rimba-di-jambi-belum-ada-yang-ganti-kolom-agama

[32] Dr. Dwi Haryadi, S.H., M.H., dkk, 2018, Laporan Penelitian Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi No 97/PUU-XIV/2016 tentang Pengujian Undang-Undang Administrasi Kependudukan Terhadap Penghayat Kepercayaan Orang Lom Suku Mapur di Kepulauan Bangka Belitung, Kepaniteraan Dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, p. 59, Accessed 15th June 2020, https://mkri.id/public/content/infoumum/penelitian/pdf/hasilpenelitian_92_Implementasi%20Putusan%20Mahkamah%20Konstitusi%20Nomor%2097-PUU-XIV-2016.pdf