News & Publication Membangun Asia Tenggara yang Ramah Pengungsi dan Pencari Suaka

Membangun Asia Tenggara yang Ramah Pengungsi dan Pencari Suaka

Posted By Sandya Institute On Sunday, 8 November 2020

Ditulis oleh Hafizh Mulia (Pemimpin Redaksi Kontekstual).

Traktat Westphalia tahun 1648, yang mengakhiri Thirty Years’ War dan mendamaikan kembali sebagian benua Eropa dari gejolak pemberontakan, ternyata memiliki dampak yang hingga hari ini dirasakan oleh seluruh warga di dunia, yakni diakuinya konsep kedaulatan sebagai hak eksklusif milik tiap-tiap negara. Hak eksklusif kedaulatan ini sendiri efektif memberikan kuasa penuh kepada sebuah pemerintahan, yang menjadi pengurus dari sebuah negara, atas wilayah yang berada di dalam garis-garis imajiner perbatasan. Konsep kedaulatan dalam garis-garis imajiner perbatasan ini juga diharapkan mampu menjadi batasan bagi seluruh pemerintahan negara di dunia, tentang mana yang sepatutnya menjadi urusan domestiknya, dan mana yang bukan. Sehingga diharapkan, dengan menghormati garis-garis perbatasan masing-masing, konflik dapat terhindarkan.

Ya, harapannya begitu. 

Namun, dalam praktiknya, dunia tidak seideal yang tertulis di atas kertas. Alih-alih menjadi dasar bagi keharmonisan antarnegara, garis-garis imajiner yang membatasi tiap-tiap negara justru seringkali menjadi alasan utama terjadinya konflik. Salah satu contohnya adalah wilayah Kashmir. Adanya tumpang tindih klaim wilayah oleh India dan Pakistan membuat konflik tak terelakkan.

Tumpang tindih klaim wilayah ini jelas bukan terjadi karena keegoisan dua pihak yang bertikai semata. Jika diteliti lebih jauh, tumpang tindih klaim wilayah ini terjadi, salah satu alasannya disebabkan oleh garis perbatasan yang digambar tanpa mengindahkan konteks historis dan sosio-kultural manusia yang cenderung lebih dinamis dibanding garis-garis perbatasan yang tegas dan kaku. 

Contoh lain yang dapat kita ambil adalah konflik di Nagorno-Karabakh. Dunia internasional mengakui bahwa Nagorno-Karabakh adalah wilayah Azerbaijan. Namun, pada kenyataannya, etnis Armenia lah yang tinggal di wilayah tersebut. Konflik pun tak terelakkan dan hingga kini telah berjalan tiga puluh tahun tanpa masa depan yang jelas. 

Tidak hanya konflik antarnegara, garis-garis imajiner itu juga telah membawa permasalahan lain, yaitu krisis pengungsi.

Krisis Pengungsi di Berbagai Negara

Situasi konflik dan perang yang masih terjadi di banyak belahan bumi hingga hari ini telah mengakibatkan jutaan orang terpaksa angkat kaki dari tanah kelahirannya, berkelana entah ke mana pun di dunia, selama dirasa lebih aman dari situasi di tempat asalnya. Jumlahnya tak main-main, di tahun 2018, PBB mencatat ada sekitar 70,8 juta orang harus terpaksa angkat kaki dari tanah kelahirannya, dengan 30 juta di antaranya berstatus sebagai pengungsi.

Angka ini jelas membuat bulu kuduk bergidik. Jumlah 70,8 juta orang ini lebih banyak dari seluruh populasi Britania Raya!

Jangan bayangkan bahwa puluhan juta orang yang terpaksa angkat kaki dari negara asalnya ini merupakan orang-orang yang tiba-tiba langsung hidup enak. Tentu saja tidak. Perjuangan mereka untuk minggat dari negara asalnya, demi mendapat kehidupan yang sekadar lebih aman ini, harus melalui medan-medan berbahaya, tanpa tempat tinggal yang layak, dan bahkan tanpa akses untuk sekadar air bersih.

Yang terburuk, tak selamanya negara yang dituju oleh para pencari suaka ini menerima dengan tangan terbuka. Di masa gagasan nasionalisme kanan-jauh kian meningkat seperti saat ini, perbatasan menjadi lebih ketat. Tak sembarang orang, apalagi dengan alasan mencari suaka, dapat masuk ke suatu negara dengan mudahnya. Bahkan, jika cara ilegal berhasil dilakukan dan pencari suaka berhasil masuk ke negara yang mereka tuju, masyarakat lokal tak akan mau menerima mereka.

Seperti yang saya bilang, gagasan nasionalisme sedang naik pamor dan ini memperburuk situasi bagi para pencari suaka. 

Situasi yang saya jelaskan di paragraf sebelumnya ini, sayangnya, masih terjadi di Asia Tenggara. 

Ketatnya Perbatasan di Asia Tenggara untuk Pengungsi dan Pencari Suaka

Wilayah Asia Tenggara berisikan 10 (atau 11, kalau kita perhitungkan Timor Leste) negara yang relatif memiliki perbatasan yang ketat. Terlepas dari ragam ideologi dan bentuk pemerintahannya, negara-negara di Asia Tenggara memiliki satu kekhasan yang serupa perihal keketatan perbatasan. Hal ini sebenarnya wajar, mengingat sebagian besar negara-negara di Asia Tenggara baru benar-benar punya kontrol kedaulatan penuh atas teritorinya ketika Perang Dunia Kedua berakhir. Narasi nasionalisme dan kedaulatan yang dikemas dengan stempel pascakolonial menjadi ramuan apik pelanggengan narasi perbatasan yang ketat. Katanya, demi menghindarkan kita dari ‘ancaman’ yang akan hadir dari ‘alien’ yang ada di luar perbatasan.  

Untuk mencari bukti bahwa Asia Tenggara masih menganut nilai-nilai seperti yang saya jelaskan di atas pun mudah saja. Di wilayah ini, hanya Timor Leste, Kamboja, dan Filipina yang sudah meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 dan protokolnya di tahun 1967. Sisanya, yakni Laos, Thailand, Singapura, Indonesia, Brunei Darussalam, Myanmar, Vietnam, dan Malaysia belum sama sekali. Bahkan yang sudah meratifikasi saja masih memiliki perbatasan yang relatif ketat dan enggan membuka keran besar pengungsi masuk ke dalamnya. Apalagi yang tidak. 

Di titik ini, saya tidak sama sekali sedang menyalahkan atau menampik narasi nasionalistik-pascakolonial yang masih dianut negara-negara di Asia Tenggara. Toh, tidak ada gunanya juga. Menentang realita yang ada di depan mata justru hanya akan membuat kita gagal mengimplementasikan kebijakan yang seharusnya. Saya juga paham bahwa pengajaran gagasan nasionalisme sudah diajarkan berdekade-dekade di negara-negara Asia Tenggara. Saya termasuk salah satu produknya. Sehingga, mengubah paham ini akan sangat sulit. 

Alih-alih memaksa, saya justru akan menjabarkan bagaimana kita dapat mengakomodasi pandangan nasionalistik-pascakolonial ini agar tetap dapat sejalan dengan terbukanya keran-keran bagi pengungsi yang memang membutuhkan secuil tempat untuk setidaknya bersandar dan bernafas sejenak dari kerasnya dunia. 

Membangun Perbatasan yang Inklusif bagi Pengungsi dan Pencari Suaka

Perlu dipahami bahwa dalam kerangka nasionalistik, perbatasan yang kuat adalah simbol penting, karena di dalamnya tersemat nilai kedaulatan yang perlu dijaga. Ketika perbatasan melonggar, kedaulatan pun dianggap terkikis bersamanya.

Simbol perbatasan yang kuat ini akan tetap saya pertahankan dalam gagasan saya tentang perbatasan yang inklusif. Hal ini, sekali lagi, karena saya ingin berangkat dari premis nasionalisme-pascakolonial yang memang dianut negara-negara Asia Tenggara.

Namun, saya tak ingin tunduk pada pemahaman konvensional yang menyatakan bahwa perbatasan yang kuat berarti menolak siapapun yang dianggap tak layak. Justru, perbatasan yang kuat adalah perbatasan yang mampu membuat siapapun dapat langsung terintegrasi dengan masyarakat yang ada di dalam ketika berhasil melewatinya. Sehingga, alih-alih mendiskriminasi mereka yang berstatus pengungsi atau pencari suaka, perbatasan yang kuat ini justru seharusnya dapat membantu proses integrasi mereka. Saya akan menyebut gagasan ini dengan istilah perbatasan inklusif, atau inclusive borders.

Di dalam konsep perbatasan inklusif, tak perlu ada batas-batas antar negara yang perlu diubah secara signifikan. Kontrol perbatasan masih akan tetap berdiri, tembok atau pagar pemisah pun tak perlu dirobohkan. Hanya saja, tiap-tiap negara di Asia Tenggara perlu berkomitmen untuk satu hal, yakni bagi tiap-tiap individu yang melapor di perbatasan sebagai pengungsi atau pencari suaka, maka ia perlu mengikuti serangkaian proses di kamp integrasi yang sudah dipersiapkan oleh pemerintah negara yang dimasukinya. 

Kamp integrasi ini jelas bukan sejenis kamp konsentrasi. Bukan juga berbentuk kamp pengungsi ala kadarnya seperti yang kita dapat jumpai di Yunani, misalnya. Melainkan, kamp integrasi ini benar-benar sebuah tempat untuk para pengungsi dan pencari suaka mengenali negara yang hendak ia masuki. Di dalam kamp ini, akan diajarkan materi keperluan dasar yang dibutuhkan demi kemudahan integrasi. Di dalam proses tersebut dapat diajarkan hal-hal seperti bahasa, adat-istiadat penduduk setempat, dan kemampuan-kemampuan lainnya yang dapat menunjang kehidupannya di masa depan. Pihak otoritas yang menjalankan proses ini pun dapat menentukan seberapa lama seorang pengungsi atau pencari suaka perlu mengikuti program ini, berdasarkan dengan kompetensi yang dicapainya di kamp integrasi ini. Dengan proses ini, diharapkan integrasi pengungsi dan pencari suaka di masyarakat negara tujuan dapat berlangsung lebih halus.

Sebenarnya, proses kamp integrasi ini bukanlah konsep yang benar-benar baru. Bahkan di Indonesia, sudah ada banyak lembaga swadaya masyarakat, baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional, yang melakukan upaya-upaya integrasi bagi pengungsi dan pencari suaka. Namun, yang tidak dimiliki oleh lembaga swadaya masyarakat ini, dan hanya dimiliki oleh negara, adalah kemampuan melegitimasi status para pengungsi ini. Itulah sebabnya dalam pembangunan kamp integrasi ini, saya berharap negara mau bekerja sama dengan lembaga swadaya terkait. Saya rasa, kombinasi pengetahuan mengenai pengungsi dan pencari suaka yang dimiliki oleh lembaga swadaya, dan negara yang memiliki political will untuk mengintegrasikan pengungsi dan pencari suaka tanpa mengkompromikan perbatasan serta kohesivitas masyarakat, dapat menjadi jawaban atas krisis pengungsi dan pencari suaka yang masih terjadi hingga hari ini. 

Selain itu, dengan kerja sama lembaga swadaya dan pemerintah, dapat tercipta check and balance dalam proses pengintegrasiannya. Hal ini tentu penting, karena pastinya kita tak ingin kamp integrasi ini berubah menjadi kamp konsentrasi.

Tantangan dalam Transformasi Perbatasan 

Jelas bahwa konsep perbatasan inklusif yang saya tawarkan di atas akan melalui banyak tantangan. Yang pertama dan utama, di negeri kita sendiri ini saja, status pengungsi masih belum jelas. Negara kita tak mau memberikan legalitas kepada pengungsi dan pencari suaka, sehingga sebagian besar dari mereka yang masuk bahkan tak memiliki tempat tinggal serta akses kesehatan dan pendidikan yang memadai. Situasi yang sama dapat kita asumsikan di negara-negara yang juga belum meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951. 

Tantangan yang kedua, dengan asumsi bahwa tantangan pertama sudah terlewati, adalah memunculkan political will dari para pemangku kebijakan untuk membangun kamp integrasi. Ini jauh lebih sulit karena dalam kenyataannya, seringkali pemangku kebijakan belum menyadari bahwa pengungsi dan pencari suaka ini bukanlah ancaman. Bahkan di negara Uni Eropa seperti Yunani saja, kamp pengungsi masih dibuat seadanya, dan nasib ribuan pengungsi dan pencari suaka tak tentu arahnya. Hal ini jelas menunjukkan belum adanya political will yang cukup. 

Penutup

Gagasan perbatasan inklusif yang saya tawarkan ini memang berangkat dari keprihatinan saya atas tantangan-tantangan yang dihadapi pengungsi dan pencari suaka ketika ingin melintasi perbatasan-perbatasan di Asia Tenggara.

Dengan mentransformasi perbatasan berdasarkan gagasan yang saya tawarkan ini, saya yakin negara-negara di Asia Tenggara akan dapat mengakomodasi pengungsi dan pencari suaka masuk ke dalam negerinya secara legal, tanpa perlu terlalu khawatir akan risiko konflik horizontal.

TENTANG PENULIS

Hafizh Mulia adalah Pemimpin Redaksi Kontekstual. Dapat dijumpai di akun Instagram @moelija.